Wacana Perubahan SNMPTN Tahun 2013

Walaupun sebagaian media sudah ada yang berpendapat bahwa SNMPTN Tahun 2013 akan dihapuskan, tetapi sebenarnya perubahan pola seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang pada tahun 2013 hanya lewat jalur undangan masih perlu pembahasan. Fokus pembahasan terutama soal kuota peserta sesuai akreditasi sekolah dan pengakuan hasil ujian nasional. Disamping itu sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim mengatakan, bahwa rencana penghapusan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur tulis pada tahun 2013 mendatang, masih menunggu evaluasi pelaksanaan ujian nasional

Perubahan pola seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) tahun 2013 minimal 60 persen lewat jalur undangan, sehingga tidak ada lagi jalur tulis, karena pemerintah akan menggratiskan biaya pendaftaran SNMPTN. Selama ini, jalur undangan terbatas untuk siswa yang berprestasi di sekolahnya dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 175.000.

"Pada prinsipnya, PTN menyetujui kalau pola SNMPTN tahun 2013 diubah jadi jalur undangan dan gratis, " kata Idrus Paturusi, Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia yang dihubungi dari Jakarta, Minggu (1/4/2012).

Idrus mengatakan, masih perlu dibahas lagi soal kuota siswa yang bisa ikut. Demikian juga pengakuan hasil UN.

Akhmaloka, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), yang juga Ketua Bidang Penerimaan Mahasiswa Baru Majelis Rektor PTN Indonesia, menambahkan, soal kuota berdasarkan akreditasi perlu dievaluasi lagi.

"Jangan sampai nanti pesertanya terlalu sedikit. Sebab, tiap PTN kan punya cara penilaian sendiri. Apalagi, siswa berprestasi kan biasanya menyasar PTN favorit. Jangan sampai nanti, PTN yang biasa di daerah-daerah kekurangan peminat," kata Akhmaloka.

Ditanya soal pembobotan hasil UN dalam penerimaan mahasiswa baru, Akhmaloka mengatakan sebenarnya selama ini PTN sudah melakukan. "Calon mahasiswa yang diterima di PTN harus lulus UN. Kalau diberi bobot, ya nanti dulu. Masih perlu dibahas," ujar Akhmaloka.

Pengamat Pendidikan dari Universitas Paramadina Muhammad Abduhzen mengatakan, pemerintah seyogianya tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan. Pernyataannya itu menanggapi rencana pemerintah menghapus ujian tulis pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Ia mengungkapkan, kekhawatirannya bukan semata-mata cermin dari sikap pesimistis. Akan tetapi, ia ingin mengajak pemerintah untuk melihat bahwa kondisi nyata yang dihadapi pendidikan nasional masih belum mumpuni menerapkan kebijakan tersebut.

"Bukan negative thinking, tapi faktanya memang masih begitu," kata Abduhzen, Rabu (14/3/2012), di Jakarta.

Menanggapi landasan berpikir pemerintah bahwa penghapusan ujian tulis sebagai upaya untuk mengintegrasikan pendidikan menengah (jenjang SMA) dan pendidikan tinggi, menurutnya, merupakan pola pikir yang salah kaprah. Ia berpendapat, penghapusan ujian tulis SNMPTN bukanlah cara untuk mengintegrasikan pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi.

Ia juga mengingatkan, tidak semua lulusan jenjang SMA berminat untuk masuk perguruan tinggi. Lebih fatal, kata dia, ketika pemerintah menggunakan hasil UN sebagai salah satu alat ukur disamping nilai rapor untuk memperoleh jalur undangan SNMPTN.

"Sudahlah, kecurangan UN itu sudah luar biasa. Bagaimana mungkin kita mempertaruhkan nasib pendidikan tinggi kita ke depannya, jika landasan persyaratan (UN) yang digunakan saja adalah dari proses keliru dan penuh kecurangan," paparnya.

"Jadi menurut saya tidak perlu buru-buru memutuskan kebijakan ini, perlu dikaji lagi," lanjut Abduhzen.

Seperti diberitakan, mulai 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berencana menghapus ujian tulis SNMPTN. Alasannya adalah agar proses seleksi dapat sejalan dengan rencana Kemdikbud mengintegrasikan pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi. Di luar itu, efisiensi waktu dan anggaran juga menjadi pertimbangan lain.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Djoko Santoso mengatakan, hal itu dilakukan untuk efisiensi waktu dan anggaran, serta sebagai pelecut untuk memperkokoh nilai rapor dan nilai ujian nasional (UN) yang kredibel.

Ke depannya calon mahasiswa tak perlu lagi melaksanakan dua kali ujian. Setelah selesai melaksanakan dan lulus UN, para siswa dapat langsung dipromosikan oleh sekolah untuk ikut SNMPTN melalui jalur undangan.

"Tahun depan tidak perlu lagi (ujian tulis). Kenapa harus dua kali ujian, UN dan ujian tulis SNMPTN," kata Djoko, Selasa (13/3/2012), di Gedung Kemdikbud, Jakarta.

Ia mengungkapkan, dihapusnya ujian tulis pada SNMPTN juga dianggap lebih ekonomis dan membantu meringankan beban anggaran pendidikan. Sebab, secara otomatis tak ada lagi kebutuhan anggaran untuk mencetak naskah soal dan jawaban ujian tulis SNMPTN.

SNMPTN Gratis direncanakan tahun 2013

Pada tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana menggratiskan biaya seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso mengatakan, saat ini Kemdikbud tengah menghitung dana yang diperlukan untuk menerapkan SNMPTN gratis.

Tahun 2011, pemerintah mengalokasikan Rp 30 miliar untuk menyelenggarakan SNMPTN. Besaran dana itu mampu menutupi biaya operasional SNMPTN jalur undangan dan ujian tulis sekitar 35 persen.

Rencana ini, jelas Djoko, sejalan dengan akan dihapuskannya SNMPTN jalur ujian tertulis. Menurutnya, dengan hanya membuka jalur undangan dalam penerimaan mahasiswa baru di PTN, beban penyelenggaraan SNMPTN lebih ringan karena tidak perlu lagi mencetak naskah untuk ujian tulis.

"Semua menjadi lebih hemat karena tidak ada biaya cetak. SNMPTN akan gratis karena pemerintah yang membayarnya," kata Djoko, Selasa (13/3/2012), di Gedung Kemdikbud, Jakarta.

Selama ini, peserta SNMPTN memang dikenai biaya pendaftaran yang nilainya berbeda setiap tahunnya. Pada 2012, setiap peserta jalur undangan dikenai biaya pendaftaran sebesar Rp 175.000. Adapun untuk jalur ujian tulis setiap peserta dikenai biaya Rp 150.000 untuk kelompok IPS dan Rp 175.000 untuk kelompok IPC (IPA dan IPS).

Di luar itu, terdapat juga ujian keterampilan sebesar Rp 150.000 untuk setiap peserta yang dibayarkan saat peserta mengikuti ujian keterampilan di PTN penyelenggara.

Respon Perguruan Tinggi Negeri

Dari sejumlah Perguruan Tinggi Negeri peserta Snmptn baru Unnes-lah yang menyepakati rencana penghapusan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) tulis pada 2013. Dengan dihapuskannya jalur tulis, maka penerimaan mahasiswa baru di PTN hanya melalui jalur undangan.

"Kami bukan hanya setuju, namun sangat setuju (SNMPTN tulis dihapus). Menurut kami, tidak ada masalah jika SNMPTN jalur tulis akan dihapus," kata Rektor menyetujui Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof Sudijono Sastroatmodjo di Semarang, Senin (12/3/2012).

Menurut dia, selama ini Unnes telah memberi porsi sangat besar untuk calon mahasiswa melalui SNMPTN undangan dibandingkan jalur tulis. Hal itu dilakukan sebagai upaya menghargai hasil jerih payah guru dan sekolah mendidik para siswanya.

Sudijono menjelaskan, tahun ini Unnes memberikan porsi mahasiswa melalui SNMPTN, baik undangan mau pun tulis sebesar 80 persen dari total daya tampung. Padahal, kewajiban minimal hanya sebesar 60 persen.

Dari 80 persen daya tampung melalui SNMPTN itu, paparnya, sebesar 64 persen berasal dari SNMPTN undangan dan hanya 16 persen yang diterima melalui SNMPTN jalur tulis.

"Sisanya yakni 20 persen diambilkan dari jalur mandiri yang disebut Seleksi Penerimaan Masuk Unnes (SPMU)," katanya.

Sudijono berpendapat, seleksi SNMPTN yang hanya dibuka melalui jalur undangan sudah cukup untuk menilai prestasi akademik siswa selama beberapa semester akhir. Menurutnya, tak perlu ada tes lanjutan.

"Selain untuk memudahkan siswa masuk ke perguruan tinggi, semua proses dalam SNMPTN undangan sudah bagus. Dasar prestasi siswa ya teman-teman guru sebenarnya paling tahu siswanya yang berprestasi. Itu cukup," katanya.

"Kami selama ini sudah memberi porsi besar untuk calon mahasiswa lewat SNMPTN, terutama undangan. Karena itu, jika tahun depan tidak ada lagi SNMPTN tulis sebenarnya tidak ada pengaruhnya bagi kami," lanjut Sudijono.

Sementara itu, Universitas Diponegoro Semarang juga mengatakan akan mengikuti instruksi yang dikeluarkan pemerintah pusat mengenai SNMPTN pada tahun depan, jika memang SNMPTN tulis memang akan dihapuskan.

Rektor Undip Prof Sudharto P. Hadi mengakui, SNMPTN undangan merupakan pengakuan dan apresiasi kalangan perguruan tinggi terhadap hasil jerih payah guru dan sekolah mendidik siswa yang harus dibalas dengan kejujuran.

"Dalam artian, rekomendasi yang diberikan terhadap siswa yang ikut SNMPTN undangan harus valid dan benar. Kami akui, selama ini kami masih memberi porsi lebih besar melalui SNMPTN tulis dibanding undangan," ujar Sudharto.